Monday, February 20, 2017

Begini Cara Membuang Sampah di Sapporo

Sampah merupakan konsekuensi logis dari aktivitas manusia modern. Semakin konsumtif masyarakat, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Sebagaimana kota-kota yang ada di Jepang, Kota Sapporo-Hokkaido juga memiliki peraturan tentang sampah yang boleh dibilang cukup rumit dan ketat. Terutama untuk warga non-jepang, seperti saya…he he he

Sampah di kota ini digolongkan menjadi 9 kategori, yaitu: (1) burnable waste; (2) non-burnable waste; (3) plastic containers and packaging; (4) bottles, cans and PET bottles; (5) branches, leaves, grass, and weed cuttings; (6) miscellaneous paper; (7) pressurized spray cans and gas cartridges; (8) dry batteries; dan (9) bulky refuse.

Jenis sampah apa saja yang masuk dalam 9 kategori sampah tersebut? Dan bagaimana cara membuangnya? Berikut penjelasannya.

Tuesday, October 4, 2016

Ini Dia Daftar Prayer Room di Sapporo dan sekitarnya..!!


Suatu tantangan tersendiri menjalankan ibadah sholat di negara yang minoritas muslim, seperti yang terjadi di Hokkaido, Jepang. Kadang kita harus melaksanakan sholat di taman, di ruang kantor, di pojokan stasiun atau di tempat-tempat lainnya. Sehingga tak jarang sholat kita menjadi tontonan tersendiri bagi orang-orang yang lalu lalang melintasi area tersebut. Belum lagi harus mengambil wudhu di toilet umum, gelar sejadah atau jaket di lantai-lantai stasiun kereta, ngumpet-ngumpet nyari tempat sepi agar sholat kita tidak mengganggu ketertiban umum. Insya Allah itu semua dilakukan untuk semata-mata menjalankan syariat perintah Allah SWT.
Dalam tulisan ini, saya ingin mencoba menginventasisasi tampat-tampat sholat (prayer room) yang ada di Hokkaido, Jepang. Tempat-tempat ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya hidup di Sapporo sampai saat ini. Mungkin saja masih banyak tempat lainnya yang belum tercantum dalam tulisan ini.
Yuk simak!

Thursday, September 8, 2016

Menggugat Narasi Impor Garam


Selama ini, setidaknya ada tiga narasi utama yang dibangun oleh para pecandu impor garam untuk tetap bisa melancarkan bisnisnya. Pertama, produksi garam dalam negeri tidak mampu mencukupi kebutuhan garam nasional. Kedua, kualitas garam dalam negeri tidak sabaik garam impor yang memiliki kadar NaCl setidaknya 97 persen. Ketiga, dengan spesifikasi yang sama, harga garam dalam negeri lebih mahal jika dibandingkan dengan garam impor yang sudah termasuk biaya transportasi.

Ketiga narasi ini sudah puluhan tahun kita “terima” tanpa ada upaya serius untuk menyelesaikannya. Solusi yang selama ini ditawarkan hanya jalan pintas, impor lagi. Sebagai konsekuensinya, negeri ini mengidap ketergantungan yang akut terhadap garam impor.

Ada tiga catatan penting berkaitan dengan ketiga narasi tersebut.

Friday, November 20, 2015

Gotong Royong Melawan Pecandu Impor

Selama ini, upaya untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan di Indonesia selalu berhadapan dengan para pecandu impor. Negara, dalam hal ini pemerintah, yang memiliki kewenangan mengurusi masalah pangan seringkali dibuat tak berdaya ditangan para pecandu impor.

Penulis menyebut ini sebagai candu, karena sifatnya yang menyebabkan ketagihan. Setiap kali upaya untuk membangun kedaulatan pangan muncul, para pecandu ini seakan berada dalam ancaman. Mereka kemudian menyusun rekayasa yang terstruktur dan massif, mendistorsi pasokan, serta menciptakan situasi yang seolah-olah semakin kritis. Hingga kemudian upaya membangun kemandirian tersebut kandas dan pemerintah kembali mengambil jalan pintas, impor lagi.

Refleksi Hari Bumi

Tepat pada tanggal 22 April 2015, masyarakat internasional memperingati hari ini sebagai Hari Bumi. Momentum ini sangat penting untuk menengok kembali praktik-praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA), khususnya yang terjadi di Indonesia belakangan ini.

Sebutlah kasus yang baru-baru ini menimpa Nenek Asyani, seorang nenek berusia 63 tahun yang dituduh mencuri kayu di Situbondo yang dituntut hukuman satu tahun penjara, masa percobaan 18 bulan penjara dan denda Rp 500 juta, yang hingga kini kasusnya masih dalam proses persidangan. Serta kasus Kakek Harso Taruno (67 tahun) warga Pedukuhan Bulurejo, Kepek, Saptosari, yang menjadi terdakwa kasus perusakan hutan BKSDA Paliyan, yang dituntut 2 bulan penjara dan denda Rp 400 ribu subsider 1 bulan penjara, dan sempat mengecap sel bui selama 1 bulan sebelum akhirnya dibebaskan. Sedangkan di sisi lain, pencuri ikan seperti pemilik Kapal MV Hai Fa, kapal berkapasitas 4.306 gross tonage (GT) yang melakukan tindakan pencurian ikan (illegal fishing) dan diduga merugikan negara sebesar Rp 70 miliar, hanya dituntut denda Rp 200 juta.

Kesiapan Menghadapi MEA

Perhelatan pergantian tahun sudah di depan mata. Seakan berpacu dengan waktu, pada tahun 2015 ini pula (tepatnya pada Desember 2015) kita akan dihadapkan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN / MEA (ASEAN Economic Communities). Suatu era yang menyatukan Negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjadi “satu basis pasar dan produksi”. Dimana akan terjadi arus bebas produk, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal, yang semuanya bermuara pada prinsip pasar terbuka bebas hambatan. 

Ambisi ASEAN membentuk MEA salah satunya didorong oleh perkembangan eksternal dan internal kawasan. Dari sisi eksternal, Asia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi baru, dengan disokong oleh India, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN. Saat ini saja, berdasarkan Laporan Bank Dunia (2014), dengan menggunakan paritas daya beli (PPP) dolar internasional, ekonomi ASEAN menyumbang 6 persen terhadap PDB global. Hal ini menjadikan ASEAN sebagai blok ekonomi terbesar kelima di dunia setelah NAFTA (20 persen), EU (17 persen), China (16 persen), dan India (7 persen). Sedangkan dari sisi internal kawasan, krisis keuangan Asia pada tahun 1997/1998 memberikan motivasi lebih lanjut terhadap agenda integrasi regional guna membangun ketahanan yang lebih kuat menghadapi ketidakstabilan keuangan makro. Selain itu, ASEAN juga memiliki pertumbuhan kelas menengah berusia muda yang sangat pesat yang dapat memberikan sumber pertumbuhan baru di kawasan ini.